Kemenag Batalkan Instruksi Pemotongan UKT PTKIN Semester Ganjil 2020
BERITA

Kemenag Batalkan Instruksi Pemotongan UKT PTKIN Semester Ganjil 2020

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia, terutama sektor perekonomian. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa setidaknya 1.5 juta pekerja dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain pekerja, arus produksi maupun perdagangan masyarakat menengah ke bawah juga terdampak oleh pandemi dan pembatasan sosial.

Berbagai permasalahan ekonomi tersebut menjadi dasar Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan surat edaran pada tanggal 04 April 2020 berisi pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN). Surat edaran bernomor B-752/DJ.I/ HM.00/04/2020 tersebut memuat tiga poin penting yaitu;

  1. Instruksi pengurangan UKT atau SPP Mahasiswa Diploma, S1, S2 dan S3 pada semester ganjil tahun 2020/2021 sebanyak 10%.
  2. Pengurangan UKT dilakukan atas pertimbangan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2021.
  3. Mekanisme pengurangan UKT dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat tersebut, Kemenag juga menyatakan bahwa penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan kemampuan ekonomi mahasiswa/wali mahasiswa menurun.

Surat edaran tersebut disambut dengan beragam tanggapan dari mahasiswa. Pada tanggal yang sama, 6 April 2020, diterbitkan surat terbuka terkait pelaksanaan perkuliahan daring dan permintaan pemotongan UKT yang mengatas namakan Aliansi DEMA SEMA Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya. Aliansi DEMA SEMA dari 7 fakultas tersebut menuntut pengembalian UKT semester genap tahun 2019/2020 sebanyak 70% atau penurunan UKT pada semester ganjil tahun 2020/2021.

Tidak jauh berbeda, perkumpulan Dema PTKIN se-Indonesia juga mengeluarkan surat tuntutan atas berjalannya kuliah daring dan pemotongan UKT. Koordinator Pusat (Korpus) Dema PTKIN se-Indonesia, Onky Fachrur Rozie, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengirim desakan pada Kementerian Agama agar menanggapi surat tuntutan tersebut.

“Kita akan terus mendesak Menteri Agama dan Forum Rektor agar konsisten serta membuat kebijakan pro mahasiswa ditengah pandemi Corona” tutur Onky.

Dua minggu berselang, pada tanggal 20 April 2020, Kemenag menerbitkan surat edaran baru terkait pemotongan UKT semester ganjil. Surat bernomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tersebut berisi pencabutan instruksi pemotongan UKT PTKIN. Pemotongan UKT tersebut dibatalkan dengan alasan penyesuaian belanja kementerian/lembaga dalam penanganan Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden no. 54 tahun 2020. Dalam lampiran Perpres no. 54 tepatnya rincian anggaran pendidikan, Kemenag mendapat pengurangan sejumlah Rp. 2.020.000.000.000 (dua triliun dua puluh miliar rupiah). Surat pencabutan instruksi tersebut tidak mencantumkan keterangan terkait permasalahan ekonomi mahasiswa yang menjadi latar belakang terbitnya surat edaran pemotongan UKT sebelumnya. (ais)

Post Comment