Mediasolidaritas.com — Gugun Gumilar, Staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) RI menyampaikan ‘tak perlu demo’ ketika memberi materi pada kegiatan Inclusive Leadership Camp (ILC) yang diadakan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Kegiatan ILC sendiri diselenggarakan selama dua hari pada Rabu (19/11) dan Kamis (20/11) di BeSS Resort, Lawang.
Kegiatan yang diikuti Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di tingkat Universitas dan Fakultas ini menghadirkan Gugun Gumilar selaku Stafsus Menag RI bidang kerjasama Luar Negeri, kerukunan, pelayanan agama, dan pengawasan sebagai pembicara dengan fokus materi ‘Mengembangkan Mahasiswa yang Berintegritas dan Berwawasan.’
Dalam penyampaiannya, Gugun menekankan pentingnya disiplin dan pemanfaatan waktu yang baik. Selain itu, ia juga mengingatkan mahasiswa untuk dapat menguasai Bahasa Inggris dan membangun networking sebagai bekal menghadapi tantangan global.
“If you want to travel the world, you have to be able to speak English. English is the key to challenge the global issues,” ujar pria berumur 36 tahun itu.
Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai goals Indonesia Emas 2045, negara ini membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Sehingga untuk mencapai hal itu, pendidikan lanjutan seperti S2 menjadi penting bagi generasi muda.
Gugun juga menyatakan bahwa jenjang S2 sudah menjadi kebutuhan generasi muda yang ingin bersaing secara global. Menurutnya, mahasiswa di era kini wajib memanfaatkan peluang beasiswa serta dapat fokus menata masa depan
“Udahlah gak usah demo-demo, fokus cita-cita ke depan. Now you have focus on your study,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons kritis dari mahasiswa. Beberapa mahasiswa menilai imbauan tersebut seolah menempatkan aksi demonstrasi sebagai sesuatu yang negatif, padahal gerakan mahasiswa kerap menjadi bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah maupun kampus.
Wahyu Maulana, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) menjadi peserta pertama yang menyampaikan keberatannya ketika sesi tanya jawab dibuka.
“Pernyataan dari pak stafsus terkait ‘jangan ikut demo’ itu sensitif sekali bagi saya. Karena ketika njenengan sebagai pemateri bilang ‘stop demo’ seakan-akan konteks demo itu negatif sekali. Padahal di lapangan sangat banyak kalangan aktivis intelektual yang akademiknya bagus. Demo bagian dari negara demokrasi,” tegasnya.
Wahyu menilai imbauan untuk tidak ikut demo dapat dianggap sebagai upaya membatasi nalar kritis mahasiswa. Ia menegaskan bahwa demonstrasi tidak bertentangan dengan aktivitas akademik, sebab dalam negara demokrasi aksi tersebut merupakan hak sekaligus bentuk kontrol publik.
Pernyataan kritis juga disampaikan oleh Theda Rama yang turut menyoroti aspek struktural dalam kebijakan pendidikan nasional. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah (FSH) tersebut menyinggung aspek pendidikan yang sebelumnya disampaikan pemateri, sekaligus menyoroti inkonsistensi regulasi pendidikan dasar berdasarkan perbandingan konstitusi dan UU terbaru.
Theda menjelaskan bahwa perubahan kewajiban negara dari ‘memberi pendidikan dasar’ menjadi hanya ‘memfasilitasi’ merupakan bentuk kekeliruan institusional.
“Kalau kewajibannya saja berubah, itu menunjukkan ada masalah dalam sistem,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa dalam situasi seperti itu, melarang demonstrasi justru semakin problematis karena mahasiswa memiliki peran penting untuk menyuarakan kekeliruan tersebut.
“Kalau ekspresi kritis dibatasi, proses negosiasi dan perbaikan itu jadi berhenti. Padahal itu peran mahasiswa,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Gugun menjelaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai larangan demonstrasi. Ia menegaskan bahwa ajakan “tidak usah demo” hanya merujuk pada konteks prioritas waktu dan fokus pembangunan kapasitas diri.
“Jadi saya luruskan pernyataan saya, silahkan demo yang dalam konteks membangun. Dengan membangun kritik terhadap pemerintah, termasuk pemerintahan di rekorat juga. Jadi demo untuk membangun itu sangat penting sekali,” tambah Gugun.
Gugun mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang hadir dan menyatakan bahwa budaya membaca, diskursus, dan kritik konstruktif harus terus dijaga. Ia menegaskan bahwa aksi yang didasarkan pada data dan nalar adalah bagian penting dalam pembangunan masyarakat dan pendidikan tinggi di Indonesia.
“Saya kira apresiasi kepada sahabat kita yang terus konsisten memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan,” tutupnya mengakhiri sesi tanya jawab.
Penulis : Tasha Faradilla Ramadhani
Editor : Dewi Aisyah Alya
