Ketidakpuasan Mahasiswa UINSA Terhadap Keringanan UKT Semester Genap
Petunjuk teknis permohonan mendapatkan keringanan UKT semester genap
BERITA

Ketidakpuasan Mahasiswa UINSA Terhadap Keringanan UKT Semester Genap

Sabtu (06/02), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) memberikan kebijakan berupa penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang terdampak pandemik Covid-19. Melalui SK Rektor Nomor 224 Tahun 2021 tentang keringanan UKT, terdapat penjelasan mengenai siapa saja yang bisa mengajukan dan mendapat keringanan UKT sebesar 15%, 75%, dan 100% dari jumlah UKT awal. Akan tetapi, yang paling memungkinkan untuk diajukan oleh kebanyakan mahasiswa adalah keringanan 15%. Hal ini dikarenakan keringanan UKT sebesar 75% diberikan kepada mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi, sedangkan keringanan UKT sebesar 100% diberikan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya meninggal dunia karena terinfeksi Covid-19.

Asri Fatkhiya Prasasti, mahasiswa UINSA prodi Komisi Penyiaran Islam (KPI), yang saat ini naik ke semester empat menyatakan bahwa keringanan UKT 15% yang diberikan oleh pihak kampus, masih kurang. “Kalau saya pribadi sih merasa agak diuntungkan, yakan lumayan gitu dapat potongan 15%. Tapi melihat UKT saya yang tergolong agak tinggi dan hanya mendapat keringanan UKT 15%, saya rasa kurang,” ungkapnya kepada tim Solidaritas.

Selain itu, Muhammad Taufiqur Rahman, salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) juga menyatakan hal serupa, “Syaratnya masih memberatkan dan UKT yang diturunkan juga hanya 15%, apalagi untuk UKT yang di atas 5-6 (Rp 5-6 juta, red), agak susah, ya! Kalau pengurangan cuma segitu.”

Rijalul Faqih, selaku Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UINSA memberikan keterangan lebih lanjut terkait penetapan keringanan UKT 15% yang dianggapnya telah melebihi ketetapan minimal Menteri Agama. “UIN Sunan Ampel menetapkan 15% itu sudah di atas Keputusan Menteri Agama (KMA) yang minimal 10%,” tulisnya via WhatsApp. Selain itu, perihal syarat yang harus dipenuhi mahasiswa dalam pengajuan keringanan UKT sudah tertuang dalam surat keputusan (SK) Menteri Agama. “SK Rektor diterbitkan sebagai tindak lanjut SK Menteri Agama, yang di dalamnya sudah menyebutkan persyaratan tersebut,” ungkap Rijalul Faqih.

Beliau juga menambahkan, jika sedang ada evaluasi mengenai subsidi kuota yang belum merata. “Untuk pemberian subsidi kuota sedang dilakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait, agar yang akan datang lebih baik lagi. Terimakasih,” pungkasnya. (fqn/cin/tar)

Post Comment