MediaSolidaritas.com – Memasuki hari kedua PBAK (15/8), Fakultas Sains dan Teknologi (FST) laksanakan acara di taman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Jumlah peserta peserta PBAK FST 2023 sebanyak 468 mahasiswa dan terhitung lebih sedikit daripada tahun 2022 lalu.
Koordinator Sie Acara PBAK FST, Brilian, mengaku acara PBAK hari kedua lingkup fakultas berjalan dengan lancar meskipun molor karena terkendala pada persiapan panitia.
“Miskomunikasi dari pihak acara di venue dan pihak absensi yang juga membuat molornya acara pada hari kedua,” tambahnya.
Brilian juga mengungkapkan bahwa PBAK FST sempat terkendala pelaksanaanya berkaitan dengan transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Anggaran yang diberikan oleh universitas dianggap tidak transparan dan profesional. Pihak rektorat seperti tidak bisa bekerja sama dengan pihak fakultas di bawahnya.
“Ada masalah terkait dengan transparansi RAB. Saat rapat koordinasi PBAK secara serentak seluruh fakultas, pihak rektorat tidak siap untuk menunjukkan RAB nya,” ujar mahasiswa Ilmu Kelautan tersebut.
Sementara itu, Wakil Dekan (Wadek) III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FST ,Khoirul Yahya berpendapat bahwa anggaran PBAK tidak dibagi pada setiap fakultas. Artinya, seluruh anggaran PBAK dihandle oleh pihak atas (rektorat, red).
“Kalau diskusi tentang keuangan, ada namanya akun anggaran yang dibagi menjadi dua. Ada yang hanya bisa diakses oleh penerima manfaat seperti kita (tenaga pendidik dan mahasiswa, red). Lalu ada yang namanya kuasa pengguna anggaran,” jelasnya.
Yahya menekankan bahwa sebagai ranah fakultas maka tidak bisa semena-mena terkait dengan anggaran. Fakultas berperan sebagai penerima manfaat dan menggantungkan anggaran pada pihak penguasa penggunaan anggaran.
“Seharusnya para pihak itu (rektorat, red) ada evaluasi sebelum acara berlangsung. Agar di acara selanjutnya, tidak terulang masalah yang sama terus-menerus,” ujar dosen mata kuliah Hukum Tata Negara (HTN) tersebut.
Dampak dari tidak transparansinya RAB dirasakan oleh panitia PBAK FST, yakni ditiadakan bendahara sebagai panitia PBAK FST 2023.
“Pada saat ketua pelaksana mengadakan konsultasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan Wadek 3, katanya tidak butuh bendahara karena RAB nya langsung diurus oleh fakultas,” tutur Brilian.
Gugurnya bagian bendahara pada PBAK FST 2023 menyebabkan anggaran keuangan PBAK FST tidak ada notulensi dari pihak panitia. Akibatnya, para panitia dari masing-masing divisi diwajibkan untuk mencatat segala keperluan yang dibutuhkan. Kemudian ketua pelaksana harus menyerahkan daftar barang tersebut kepada pihak fakultas agar mendapatkan pendanaan.
Yahya menggolongkan masalah transparansi keuangan dalam PBAK termasuk kedalam isu eksis dari tahun ke tahun.
Dari segi politisi, isu-isu tersebut umumnya tidak memiliki penyelesaian yang signifikan. Sebaliknya, isu perihal transparansi anggaran cenderung dimanfaatkan agar menjaga pamor dari pihak-pihak terkait.
Tim Solidaritas berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai detail pendanaan PBAK FST kepada Novin Ardian, selaku Ketua Pelaksana. Namun terbatas oleh waktu dan padatnya susunan acara.
“Semoga untuk tahun depan, konsep PBAK dari rektorat lebih jelas dan dimatangkan lagi. Serta adanya transparansi RAB sehingga urusan anggaran tidak ribet lagi,” harapan Brilian sebagai penutup.
Reporter: Tasha Faradilla, Agustina Latifatul, Ibnu Adam
Editor: Tanaya Az Zhara
