Tuntutan UU Cipta Kerja Ditolak, Botol Melayang ke Arah Ketua DPRD Jatim
BERITA

Tuntutan UU Cipta Kerja Ditolak, Botol Melayang ke Arah Ketua DPRD Jatim

MediaSolidaritas.com – Aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menerima penolakan dari Ketua DPRD Jatim pada Rabu (12/04).

Aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya ini dilakukan dengan membawa lima poin tuntutan:

  1. Tolak Undang-Undang Cipta Kerja
  2. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset
  3. Evaluasi angka kemiskinan Jawa Timur
  4. Tolak Komersialisasi kampus berbasis PTN-BH
  5. Implementasikan Permendikbud No. 30/2021 Tentang PPKS

Massa datang sekitar pukul dua siang, yang kemudian dilanjutkan dengan berjalan menuju depan Gedung DPRD setelah sebelumnya berkonvoi dari Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Terlihat ada dua orator di atas mobil yang berbeda. Setelah ditelusuri, ternyata satu orator untuk massa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS), dan satu orator untuk massa dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Setelah penyampaian orasi dan pembacaan tuntutan, massa menuntut Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi untuk menemui massa serta menindak lanjuti tuntutan massa. Pembacaan tuntutan sempat tertunda karena ada kericuhan kecil yang terjadi.

Kusnadi beserta dua rekannya keluar untuk menemui massa yang disambut dengan suara dan tepuk tangan dari massa.

“Yang bisa kami lakukan sekarang ini adalah, karena ini juga menjadi kewenangan kami adalah untuk coba membentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual sesuai dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2021,” ujar Kusnadi menanggapi tuntutan ke-lima.

Ia menambahkan kalau semua tuntutan bukan kewenangan DPRD yang dibawa pada aksi kali ini tetap akan diperjuangkan karena juga menjadi tuntutan umum masyarakat sejak dulu, terutama UU Cipta Kerja.

Para massa menuntut Ketua DPRD untuk menghubungkan langsung (panggilan telepon, red) dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, guna memberikan pernyataan sikap secara langsung. Namun. Kusnadi mengatakan kalau DPRD hanya bisa membuat surat secara resmi.

“Tapi saya tidak akan menelepon. Terserah apa tanggapan kalian,” tegas pria kelahiran Sumatra Utara itu.

Salah satu orator mempertanyakan mengapa DPRD bisa memberikan pernyataan sikap melalui surat secara resmi, sedangkan secara informal melalui telepon tidak bisa. Orator tetap meminta DPRD untuk menelepon sekarang dan DPRD Jatim menyatakan sikap untuk menolak UU Cipta Kerja

“Kami meminta secara formal untuk melakukan sidang rakyat, yang dimana setiap mahasiswa yang tergabung di aksi ini, kita masuk. Kita gunakan kekuasaan Bapak untuk memanggil ketua-ketua fraksi partai politik untuk melakukan sidang rakyat,” ujar perwakilan orator sebagai ultimatum kepada Ketua DPRD Jatim karena masih memberikan penolakan.

Ndak, ndak. Mohon maaf, ya. Saya tidak terintimidasi atas perintah-perintah kalian,” tegas Kusnadi itu sekali lagi. Ia memutuskan untuk turun dari panggung meski tidak diizinkan untuk turun.

Atas tindakan tersebut, DPRD Jatim dinyatakan gagal total dalam mengelola institusinya. Perwakilan orator kemudian meminta massa untuk memblokade Ketua DPRD yang dikawal polisi untuk keluar dari area demonstrasi.

Massa merasa kecewa karena Ketua DPRD menolak permintaan mereka untuk menelepon Ketua DPR RI guna memberikan pernyataan sikap secara langsung.

Aksi yang mulanya berjalan tertib, berakhir dengan pelemparan botol terhadap Ketua DPRD Jatim. Kericuhan pun terjadi dan massa juga memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD.

Jajaran polisi dengan alat pengaman dikerahkan untuk mengamankan pintu masuk dan area Gedung DPRD. Kericuhan tersebut juga menimbulkan kemacetan karena sebelumnya tidak ada pengalihan arus lalu lintas.

 

Penulis: Nabila Wardah dan Al Ghozaly Irzha

Editor: Nabila Wardah

 

Catatan Redaksi:

Kami mendapat informasi bahwa Bapak Kusnadi sudah tidak lagi bergabung dengan PDIP. Oleh karena itu, kami menghapus kata “politisi PDIP” dan menggantinya dengan nama Bapak Kusnadi agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan demikian kesalahan telah kami perbaiki. Kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih.

Post Comment