MediaSolidaritas.com – Saling lempar administrasi, perizinan acara bedah buku #ResetIndonesia di Surabaya terhambat. Panitia penyelenggara acara bedah buku yang ditulis oleh empat jurnalis itu harus menghadapi ganjalan untuk mendapat izin penyelenggaraan dari kepolisian. Meskipun demikian, acara yang diadakan oleh Project Arek, Das Kopital, Arek Gerak, dan Dompet Dhuafa Volunteer berjalan lancar di Pos Bloc, Surabaya, pada Sabtu (27/12). Acara ini juga dihadiri oleh tiga dari empat penulis buku #ResetIndonesia, yakni Dandhy Laksono, Farid Gaban dan Yusuf Priambodo.
Dilansir dari akun Instagram projectarek.id, pihak penyelenggara bedah buku #ResetIndonesia mengaku adanya sikap saling lempar administrasi perizinan saat mengajukan surat perizinan acara. Awalnya, panitia memberikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Bubutan, tapi tidak diberikan surat tanda terima. Sementara itu, panitia malah diarahkan pihak Polsek untuk langsung mendatangi Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Namun, sesampainya di Polrestabes Surabaya, panitia kembali dimintai surat rekomendasi dari Polsek Bubutan, sedangkan pihak Polsek tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi.
Arif A’abadia selaku pemilik Das Kopital menjelaskan bahwa panitia tidak menerima surat tanda terima secara langsung setelah mengajukan perizinan acara. Akibatnya, perizinan yang seharusnya diterima tanggal 24 Desember 2025 baru bisa didapatkan pada dua hari setelahnya.
“Kita memberi surat pemberitahuan untuk mengadakan acara, tetapi surat pemberitahuan itu tidak langsung diterima dan dari pihak kepolisian juga tidak langsung memberikan surat tanda terima,” kata Arif.
“Yang mana pada hari tanggal 24 dan tanggal 24 itu kami harus menunda hingga tanggal 25, tanggal 26. Hingga di waktu waktu terakhir 26 sore baru kemudian kita dapat kepastian bahwa acara ini bisa berjalan. Sedangkan di tanggal 27 kita harus mengadakan acara,” lanjutnya.
Selain itu, penyelenggaraan acara ini juga dibayang-bayangi oleh tindak represifitas aparatur negara.
Beberapa hari sebelumnya, acara serupa yang digelar di Pasar Pundensari Madiun dibubarkan oleh kepolisian, aparat desa dan kecamatan. Acara yang semestinya berjalan dengan khidmat digusur secara paksa dengan dalih perizinan. Hal ini tentu sempat memantik rasa was-was panitia penyelenggara bedah buku #ResetIndonesia di Surabaya.
Salah satu panitia yang tergabung dengan Arek Gerak, Radit Ananta, menyatakan bahwa para panitia sudah memrediksi adanya gerakan dari pihak aparat.
“Jadi, pertama kita enggak kaget karena dengan acara yang eskalasinya cukup besar dan antusiasnya cukup tinggi pasti mengundang polisi untuk ngerecokin, apa lagi ini Kota Surabaya. Yang bisa kita lakukan adalah mitigasi biar tidak ada kejadian kejadian tidak terduga biarpun ada polisi dateng kita pastiin kalo acara kondusif jadi kalaupun polisi mau ngelaporin atau apa ya mereka ga punya dasar karena acara kita kondusif dari awal sampai akhir,” tutur Radit.
Menanggapi peristiwa ini, Radit juga menambahkan bahwa peristiwa pembubaran diskusi buku #ResetIndonesia di Madiun tidak bisa menjadi patokan gagalnya rangkaian acara roadshow ini.
“Yang gagal kan cuma Madiun tapi yang kota kota lain berhasil, jadi kita positif thinkingnya kota lain saja bisa kenapa kita harus ambil contoh Madiun buat yang gagal,” katanya.
Meskipun berada dalam bayang kekhawatiran akan represi pihak tertentu, niat dan tekad yang kuat tidak menyurutkan antusiasme panitia untuk tetap menyelenggarakan acara ini. Seperti Dian Safriawan selaku Koordinator Dompet Dhuafa Volunteer Jawa Timur yang menjadi salah satu panitia. Saat dimintai keterangan, Dian mengungkapkan beberapa alasan yang membuat para panitia tetap menjalankan acara bedah buku #ResetIndonesia di Surabaya.
“Kami percaya bahwa kegiatan ini membawa dampak baik buat masyarakat, dampak baik buat Indonesia, berdampak baik juga buat literasi yang ada di Surabaya karena dari bedah buku ini kita bisa membaca Sudut pandang lain dari Indonesia,” kata Dian.
Penulis: Muhammad Cleo Nendra Al-Fath
Editor: Nurlaily Zuhrah
